Bandung, ppdi.co.id – Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan ekosistem olahraga yang inklusif dan berkeadilan bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas. Hal ini ditegaskan dalam momentum Rapat Koordinasi Festival Olahraga Layanan Khusus yang resmi dibuka di Hotel Arion Suites, Bandung, Jumat malam (19/7/2025).
Forum yang berlangsung sejak 18 hingga 20 Juli ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan kementerian, akademisi, komunitas, hingga organisasi penyandang disabilitas. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI, Sri Wahyuni, secara langsung membuka acara, disusul dengan arahan dari Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus, Dadi Sujadi.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menggarisbawahi pentingnya inovasi dan pendekatan kolaboratif dalam menyiasati terbatasnya anggaran dan sumber daya untuk layanan olahraga khusus. Ia mengibaratkan strategi tersebut dengan kecerdikan tokoh legendaris Abu Nawas yang mampu mencari solusi dari situasi sulit.
“Diperlukan kecerdasan kolektif seperti ‘akal Abu Nawas’ untuk mengelola keterbatasan yang ada. Bukan saatnya mengeluh, tapi memperluas jejaring antar kementerian yang juga menangani penyandang disabilitas,” ujarnya.
PPDI menyambut baik inisiatif pembentukan forum lintas kementerian yang akan diinisiasi Kemenpora. Forum ini nantinya akan menyatukan program dari lebih dari sepuluh lembaga yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan kelompok disabilitas, seperti Kementerian Sosial, Kemendikbudristek, dan Kemenkumham.
Sinergi dengan Kementerian Sosial dinilai krusial, terutama dalam memastikan bahwa partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan olahraga tidak terhalang persoalan ekonomi. Sementara itu, kerjasama dengan Direktorat Pendidikan Khusus Kemendikbud menjadi vital dalam memperluas akses olahraga di kalangan pelajar berkebutuhan khusus.
Lebih lanjut, PPDI juga menyoroti pentingnya perhatian kepada kelompok rentan lain, seperti warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam konteks ini, Kemenpora melalui kolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM tengah menyusun modul dan standar pelayanan olahraga khusus yang bisa diterapkan di seluruh lapas Indonesia.
Rapat Koordinasi ini juga menjadi ruang diskusi strategis dalam merancang konsep Festival Olahraga Layanan Khusus yang akan digelar tahun 2025. Menurut Asisten Deputi Dadi Sujadi, keterlibatan berbagai pihak seperti akademisi, komunitas, dan organisasi seperti PPDI menjadi kunci keberhasilan festival tersebut.
Acara ini diikuti oleh sekitar 60 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk guru SLB, pengurus KORMI, PORTI, komunitas Rumah Cemara, serta akademisi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Materi yang dibahas mencakup inklusi olahraga untuk anak jalanan, olahraga sebagai sarana rehabilitasi sosial di lapas, serta pentingnya pendekatan berbasis kemampuan dalam merancang kegiatan olahraga.
Melalui forum ini, PPDI berharap langkah nyata pemerintah tidak hanya berhenti pada koordinasi dan wacana, tetapi berujung pada implementasi program yang dirasakan manfaatnya langsung oleh penyandang disabilitas di seluruh Indonesia. **red
