BEKASI – Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPP PPDI) menyelenggarakan Rapat Konsolidasi dan Koordinasi pada Sabtu, 7 Februari 2026, bertempat di Hotel Grand Arsyilla, Kota Bekasi. Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi kepengurusan, mengevaluasi program kerja, serta merumuskan arah kebijakan organisasi ke depan.
Pertemuan strategis ini dipimpin oleh H. Siswadi, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum DPP PPDI menggantikan Ketua Umum definitif yang sedang dalam status nonaktif.
Fokus Utama dan Penguatan Organisasi
Dalam pembahasan rapat, DPP PPDI menegaskan kembali komitmennya untuk mengawal implementasi UU No. 8 Tahun 2016 guna memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.
Pimpinan rapat menekankan pentingnya keberlanjutan organisasi yang berpijak pada AD/ART serta penguatan peran dalam advokasi kebijakan publik.
“Seluruh bidang diminta menjalankan program berdasarkan tiga fokus utama: evaluasi program yang telah berjalan, pelaksanaan program yang sedang atau akan dilakukan, serta penyelesaian hambatan yang masih ada,” sebagaimana tertuang dalam risalah rapat tersebut.
Program Prioritas dan Kolaborasi Strategis
Rapat tersebut menghasilkan beberapa poin keputusan penting yang akan menjadi prioritas organisasi pada periode 2026, di antaranya:
Pengembangan UMKM Disabilitas: Rencana pelaksanaan Pameran UMKM Disabilitas sebagai upaya pemberdayaan ekonomi.
Layanan Publik Inklusif: Penguatan program Puskesmas Ramah Disabilitas dan sistem kebencanaan yang inklusif.
Advokasi Politik: Pengawalan terhadap isu-isu kepemiluan bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, PPDI berencana memperkuat kolaborasi dengan kementerian, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan mitra strategis lainnya melalui penyusunan proposal kerja sama yang sistematis, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk fokus khusus untuk wilayah DKI Jakarta.
Transparansi dan Persiapan Rakernas
Sebagai bentuk pembenahan internal, DPP PPDI akan menata kembali sistem keuangan organisasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Langkah ini dibarengi dengan komitmen untuk melaksanakan rapat koordinasi secara berkala setiap 1-2 bulan sekali sebagai bagian dari rangkaian persiapan menuju Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026.
Melalui konsolidasi ini, seluruh pengurus dan anggota diharapkan dapat bergerak aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya demi meningkatkan eksistensi dan peran nyata PPDI di tengah masyarakat.
